Di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani Tempati Sel Berpenghuni 300 Tahanan

JawaPos.com – Ahmad Dhani harus merasakan dinginnya hotel prodeo. Sebab, dalam sidang putusan kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin (28/1), musisi kondang yang juga politikus Partai Gerindra itu divonis bersalah dengan hukuman penjara 1,5 tahun.

Pihak Dhani menilai hukuman itu sebagai balas dendam atas kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sidang putusan Dhani baru digelar sekitar pukul 15.00 atau molor satu jam dari jadwal seharusnya. Majelis hakim yang diketuai Ratmoho setiba di ruang sidang langsung menyebut terlambat karena kasus sidang perdata di ruangan berbeda. “Saya sempat ditegur atasan karena terlalu lama (telat sidangnya, Red),” ungkap Ratmoho.

Di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani Tempati Sel Berpenghuni 300 TahananAhmad Dhani (Imam Husein/Jawa Pos)

Di awal sidang, majelis membeberkan tiga cuitan Dhani dalam akun Twitter-nya yang dianggap memenuhi unsur tindak pidana ujaran kebencian. Pertama, “Sila Pertama Ketuhanan YME, penista agama jadi gubernur, kalian waras??? -ADP” Cuitan itu dibuat pada 7 Maret 2017. Cuitan kedua adalah “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya -ADP”, tertanggal 6 Maret 2017. Sedangkan cuitan ketiga berbunyi “Yang menistakan agama si Ahok …yang diadili KH Ma’ruf Amin…ADP” pada 7 Maret 2017.

Hakim lantas melanjutkan dengan membacakan dakwaan pasal 45 huruf a juncto pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal itu berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). “Maka, unsur pasal tersebut perlu dibuktikan,” ucapnya.

Unsur pertama, setiap orang itu merupakan orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini, diyakini terdakwa dengan nama Ahmad Dhani merupakan orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

“Sesuai saksi Jack Boyd Lapian dalam setiap twit diketahui terdapat inisial ADP yang merupakan Ahmad Dhani Prasetyo,” ujar Ratmoho.

Selanjutnya, jelas Ratmoho, unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan unsur yang sangat terkait erat dengan suasana batin seseorang dalam melakukan perbuatan. Niat hanya diketahui orang itu dan Tuhan, tapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan. “Niat bisa dibuktikan dengan dihubungkan dengan apa dan cara melakukan perbuatan untuk tujuan tertentu,” tuturnya.

Lalu unsur menimbulkan rasa benci permusuhan individu atau kelompok berdasar SARA. Diketahui, saksi Jack Lapian yang merupakan pendukung Ahok merasa tersinggung atas status Dhani tersebut. Sesuai dengan keterangan ahli juga diketahui, posting-an itu bisa menimbulkan pro dan kontra, bergantung siapa yang membacanya. Sekaligus bisa menyinggung kelompok atau golongan lain. “Dalam hal ini pendukung Ahok,” ucapnya.

Karena itu, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan. “Sekaligus memerintahkan agar terdakwa ditahan,” ujarnya dalam persidangan.

Saat itu hakim langsung bertanya kepada jaksa dan terdakwa untuk menyikapi putusan tersebut. Jaksa menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu. Sedangkan kuasa hukum Dhani langsung menyatakan banding.

Seusai sidang, kuasa hukum Dhani, Hendarsam, menganggap putusan itu sebagai balas dendam atau deja vu dinamika politik kasus Ahok yang juga divonis penjara. “Dianggap sama kadar ancamannya dengan Ahok,” tukasnya.

Kuasa hukum lainnya, Ali Lubis, menyatakan, hakim juga tidak menyebutkan bahwa ditujukan kepada siapa ujaran kebencian yang dilakukan Dhani. Padahal, pasal yang didakwakan mengharuskan adanya narasi antar golongan sebagai pihak yang dirugikan. “Ini tidak adil bagi terdakwa. Tidak menjelaskan terhadap golongan siapa ujaran kebencian itu. Ini menjadi pertanyaan kami. Dalam banding itu akan kami masukkan,” paparnya.

Merespons putusan tersebut, Dhani merasa tidak pernah melakukan ujaran kebencian kepada siapa pun, misalnya kepada etnis Tionghoa. Banyak temannya yang merupakan etnis Tionghoa. “Saya tidak mungkin sebarkan kebencian ke orang Katolik dan Kristen. Oma saya Katolik, tante Katolik, sepupu Protestan. Saya tempuh upaya hukum yang ada. Ini tingkat pertama. Masih ada tingkat selanjutnya,” ujar dia.

Dhani juga mengaku belum mengetahui apakah vonis tersebut akan berdampak pada proses dirinya sebagai calon anggota legislatif (caleg). “Gak tahu. Kita lihat saja,” ucapnya.

Sesaat setelah sidang, Dhani langsung dibawa ke Rutan Cipinang menggunakan mobil tahanan. Dia ditemani oleh anak ketiganya, Abdul Qodir Jaelani.

Proses eksekusi Dhani berlangsung cukup dramatis. Sekalipun hanya dikawal sejumlah petugas kejaksaan tanpa diborgol. Dua bola mata Dul -sapaan Abdul Qodir, terlihat berkaca-kaca saat melihat ayahnya masuk ke mobil tahanan yang kemudian membawanya ke Rutan Cipinang.

Kepala Rutan Cipinang Oga Darmawan mengatakan, Dhani akan menjalani masa orientasi selama tiga hingga tujuh hari. Masa orientasi atau masa pengenalan lingkungan wajib diikuti seluruh tahanan.

“Selama masa orientasi, Dhani akan menempati satu ruangan berukuran 10 x 20 meter yang biasanya dihuni kurang lebih 200 hingga 300 orang (tahanan) untuk masa pengenalan,” jelas Oga. Total kapasitas Rutan Cipinang sebenarnya hanya 1.100 orang, tetapi saat ini dihuni sekitar 4.300 orang.

Pada bagian lain, kasus Dhani yang terjerat sangkaan pelanggaran UU ITE di Surabaya segera disidangkan di PN Surabaya. JPU Dhini Ardhani sudah melimpahkan berkas perkara Dhani ke PN Kamis (24/1). “Sekarang kami menunggu penetapan jadwal sidangnya dari PN,” jelasnya.

Dhani sebelumnya dilaporkan ke Polda Jatim karena telah berkata tidak pantas melalui video yang diunggah dan tersebar di media sosial. Di dalam video itu dia tampak mengeluarkan kata “idiot” yang diduga merendahkan salah satu ormas agama ketika aksi #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu. Dhani disangka telah melanggar pasal 45 ayat 3 juncto pasal 25 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : (idr/byu/wib/gas/c9/agm)