MKD DPR Jamin Laporan terhadap Fadli cs soal Ratna Sarumpaet Adil

Jakarta – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menerima laporan dari masyarakat terhadap 4 anggota Dewan yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Mardani Ali Sera hingga Rachel Maryam terkait hoaks Ratna Sarumpaet. MKD memastikan penanganan laporan ini akan adil.

“Tolong MKD dilihat sebagai satu lembaga. Tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut masalah kepentingan-keper, menyangkut orang per orang atau fraksi. MKD akan melakuka langkah-langkah untuk kehormatan Dewan,” ujar Wakil Ketua MKD F-PDIP Aria Bima di kawasan Menteng, Jakpus, Senin (8/10/2018).


Aria Bima menjelaskan definisi kehormatan Dewan yang disebutnya ada dua. Yang pertama, MKD akan melihat apakah keputusan-keputusan yang mengatasnamakan lembaga membuat Dewan menjadi terhormat atau tidak.

Yang kedua adalah menyangkut masalah perilaku anggota Dewan.

Dua aspek kehormatan Dewan itu disebut Aria Bima akan dikaji dalam laporan terhadap Fadli cs.

“Jadi ini yang nanti akan menjadi bahan kajian kami, kita proses dari surat pengaduan. Kemudian ada proses pengambilan keputusan yang sangat fair,” tegasnya.

Aria Bima menyebut memang MKD DPR dan pimpinannya diisi dari berbagai fraksi. Dia menegaskan atribusi partai akan dilepaskan sementara dalam proses MKD.

“Kita menanggalkan seluruh atribut dari mana asal kita duduk di MKD dan kita akan bicara pada tata kehormatan Dewan sesuai dengan kode etik yang sudah kita bakukan,” jelasnya.

Dijelaskan Aria, ada proses pengambilan keputusan di MKD dan ada hal-hal yang menyangkut proses hukum suatu anggota Dewan jika dilaporkan ke kepolisian. Dia menyebut dua elemen itu tidak akan saling menegasikan.

“MKD tidak meredusir kewenangan Polri dan Polri tidak begitu saja mengabaikan mekanisme di internal MKD,” katanya.

Saat ini, laporan terhadap Fadli cs sedang diverifikasi MKD DPR. Berapa lama proses itu?

“Waktu memang tidak ada sesuatu yang menjadi batas ya. Tapi rapat kita secara periodik membahas surat-surat masuk kemudian dari surat-surat masuk itu diklasifikasi untuk kita menentukan agenda-agenda. Kemudian dari satu persoalan biasanya dilimpahkan pada satu pimpinan siapa yang akan menanganinya,” tutur Aria.

Fadli, Fahri, Mardani, dan Rachel sebelumnya dilaporkan oleh kelompok Advokat Pengawal Konstitusi dan Jaringan Advokat Pengawal NKRI atau Japri. Laporan terhadap keempat anggota DPR tersebut terkait kebohongan penganiayaan yang dibuat oleh aktivis Ratna Sarumpaet.

(gbr/nkn)